Analisis Sosok Pemimpin Yang Berpengaruh Besar Dalam Keberhasilan Suatu Kebijakan Publik

Analisis Sosok Pemimpin Yang Berpengaruh Besar Dalam Keberhasilan Suatu Kebijakan Publik

 (guna memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Publik)

Dosen Pengampu:

Rima Vien PH, SH, MH

Oleh :

DWI YUDIANTO

K 6410020

PROGAM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah juga bertugas sebagai peyalur aspirasi rakyat dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, karena hal itu merupakan tujuan diselenggarakan pemerintahan itu. Pemerintah juga memiliki fungsi sebagai pelayan.

Fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (Public service) dan pelayanan sipil (Civil service) yang menghargai kesetaraan.

Dari fungsi pemerintah tersebut, pasti memiliki sosok leader atau pemimpin didalamnya sehingga dapat menjadikan tujuan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Pemimpin itu lah yang nantinya akan mengubah pemikiran anggotanya dalam pemerintahan untuk menjadi sosok pelayan publik, yaitu yang melayani masyrarakat urusan-urusan publik.

Suatu daerah yang paling menonjol itu adalah kinerja dari pemerintahan itu sendiri dibawah kepemimpinan yang akan memberikan kebaikan-kebaikan dalam berpolitiknya. Jika pemimpinnya itu baik serta progam-progamnya berjalan baik serta prorakyat, hal itulah yang menjadi dambaan bagi seluruh warga masyrakat yang menginginkan kesejahteraan.

B.     Rumusan Masalah

Dari makalah ini, dapat ditarik rumusan masalahnya adalah sebagai berikut;

1.      Mengapa dibutuhkan sosok pemimpin untuk mensukseskan kebijakan publik

2.      Menganalisa kepemimpinan pejabat publik di Indonesia

3.      Menganalisa dampak dan pengaruh terhadap kebijakan publik yang dibuat

C.     Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulis untuk menulis makalah ini yaitu untuk menambah pengetahuan tentang dunia perpolitikan di Indonesia yaitu tentang suatu cara untuk memperoleh seorang pemimpin(PEMILU). Pengetahuan ini berguna nantinya untuk bekal menjalani atau terjun ke dunia politik kedepannya. Yaitu misalnya dengan mencalonkan diri menjadi kepala daerah di daerahnya sendiri.

Tidak hanya menambah pengetahuan dalam politik saja tetapi juga akan menambah kemampuan untuk menulis. Dengan makalah ini penulis akan belajar untuk menulis apa yang difikirkannya sesuai dengan materi yang diterima pada saat menjalani perkuliahan sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk bekal penulis menulis sebuah skripsi sebagai tugas akhir pada masa kuliahnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:

1.      Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya:

a)      telah mencapai titik kritis tertentu ‘x’ jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;

b)      telah mencapai tingkat partikularitas tertentu ‘x’ berdampak dramatis;

c)      menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak(umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;

d)     menjangkau dampak yang amat luas;

e)      mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat;

f)       menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih.

Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2.      Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3.      Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4.      Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

B.     Dibutuhkan Sosok Pemimpin Untuk Keberhasilan Suatu Kebijakan Publik Terlaksana

Public governance adalah suatu konsep yang merepresentasikan kemampuan pemerintah membantu warga masyarakat secara inklusif, tanpa diskriminasi dan memenuhi kepuasan individual dan kemakmuran material. Salah satu rangkaian untuk mewujudkan public governance yang sangat fundamental/mendasar adalah kecapakapan kepemimpinan. Kepemimpinan daerah/negara memegang kendali untuk menciptakan, memfasilitasi dan menjaga iklim yang kondusif untuk penyelenggaraan kepublikan untuk kepentingan bersama.

Suatu kebijakan publik bisa dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya apabila kebijakan tersebut diterima dimasyarakat, dan masyarakat itu mau melaksanakan kebijakan publik tersebut. Sehingga kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat berupa kebaikan untuk masyarakat itu sendiri, misalnya kebijakan publik kota X yang akan membuat suatu kawasan yang bersih anti asap rokok, melalui suatu progam dari pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut serta antusias masyarakat dan dukungan masyarakat akan kawasan anti asap rokok itu. Jadi kebijakan itu akan berhasil, serta keberhasilan tersebut akan berdampak langsung bagi masyarakatnya.

Keberhasilan kebijakan itu dilaksanakan di masyarakat, tidak hanya karena masyarakatnya itu sendiri yang ikut berpartisipasi, tetapi masyarakat itu mau berpartisipasi karena ajakan atau himbauan dari pemimpin mereka agar mengikuti apa yang diprogamkan pemerintah melalui kebijakan publik tersebut. Jadi peran pemimpin untuk keberhasilan suatu kebijakan publik itu sangatlah penting.

Pemimpin terkadang didefinisikan sebagai orang yang mampu dan memiliki kemampuan mengatur, mengelola, serta menggiring diri, kelompok, agama, bangsa, atau bahkan dunia. Tapi, lebih dari itu, pemimpin merupakan sebuah konsep keteladanan. Ketika setiap orang mampu meneladani apa yang ia lakukan tanpa sedikitpun rasa keraguan. Ketika tak hanya pengikutnya atau orang-orang terdekatnya yang mau dan mampu untuk ia rangkul, untuk kemudian meneladani serta berdecak kagum dengan apa yang ia lakukan. Bahkan, musuhnya sekalipun mengakui bahwa ia teladan yang baik bagi siapapun.

Dengan begitu suatu rancangan yang sudah direalisasikan oleh pemerintah, dengan di berikan kepada masyarakat melalui pendekatan-pendekatan dari pemimpin atau mungkin kebijakan publik tersebut merupakan gagasan atau ide dari masyarakat, peran pemimpin dalam mensukseskan hal ini sangat penting, yaitu adalah memberikan kepercayaan yang lebih dari masyarakat untuk melaksanakan kebijakan ini, serta agar masyarakat juga ikut melaksnakan, ikut berpartisipasi dalam keberhasilan kebijakan publik ini.

C.     Kepemimpinan Pejabat Publik di Indonesia dan Dampaknya Serta Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Publik Yang Dibuat

Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah "melakukannya dalam kerja" dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini sang ahli diharapkan sebagai bagian dari peranya memberikan pengajaran/instruksi.

Kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa pemimipin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting misalnya, kharisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas. Dan memang, apabila kita berpikir tentang pemimpin yang heroik seperti Napoleon, Washington, Lincoln, Churcill, Sukarno, Jenderal Sudirman, dan sebagainya kita harus mengakui bahwa sifat-sifat seperti itu melekat pada diri mereka dan telah mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Kapasitas kepemimpinan nasional pemerintah yang lemah dan menyebabkan masifnya korupsi ini juga terjadi dalam konteks partai politik sebagai salah satu instrumen politik di tanah air. Akuntabilitas dalam proses kampanye yang meliputi dana kampanye, sumbangan individu dan institusi yang pada dasarnya wajib menjadi informasi publik terbukti susah untuk disampaikan partai politik. Lebih jauh lagi, proses demokratisasi Indonesia saat ini yang dilakukan melalui pesta demokrasi, pemilu, juga mengalami tantangan yang cukup berat, yaitu dengan merabaknya politik uang (money politics) yang selama ini seolah telah menjadi bagian dari proses pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Mulai dari pemilihan kepala daerah secara langsung, pemilihan legislatif, hingga pemilihan presiden, yang beberapa waktu diadakan di Indonesia, tidak sedikit kasus money politics yang sempat dibongkar. Namun, dalam memprosesnya kasus-kasus ini, para pihak yang diberikan wewenang terlihat belum memiliki kekuatan yang cukup. Aturan hukum terindikasi menjadi salah satu faktor memperlemah kekuatan untuk memproses kasus-kasus money polics yang kerap terjadi dalam pesta rakyat Indonesia. Kekhawatiran bahwa money politik akan terjadi lebih parah dalam pesta demokrasi tahun 2009 dibanding tahun 2004, akhirnya terjawab kebenarannya. Selain faktor aturan, putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan calon anggota legislatif berdasarkan jumlah pemilih, menjadi salah satu lubang menyebarkan money politics itu.

Money politics terjadi antara lain karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku yang dalam hal ini adalah partai, politisi, ataupun perantara lain, dan korban, dalam hal ini rakyat secara umum. Bagi politisi, money politics merupakan media instan yang dengannya suara konstituen dapat dibeli dan diperoleh dengan mudah. Sebaliknya bagi rakyat, money politics ibarat bonus rutin di masa pemilu yang lebih riil dirasakan dibandingkan misalnya realisasi program-program partai atau politisi yang biasanya tidak menyentuh mereka secara langsung. Dengan kata lain bagi rakyat, money politics adalah satu-satunya mekanisme politik untuk mendapatkan kemanfaatan atas hak suara yang mereka berikan.

Hal ini menggambarkan bagaimana masalah akuntabilitas publik belum menjadi bagian integral dari kepemimpinan nasional sehingga pemerintahan yang bersih dan bermartabat sulit diwujudkan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dengan mengacu pada gambaran ini, dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu bagaimana mengimplementasikan akuntabilitas publik dalam kebijakan pemerintah untuk menciptakan kepemimpinan nasional yang bersih sehingga dapat mewujudkan good governance.

Kepemimpinan, menurut Ott (1996) kepemimpinan adalah proses hubungan antar pribadi yang di dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan khususnya perilaku orang lain. Sementara itu Locke, et.al. (1991) menjelaskan arti kepemimpinan sebagai proses membujuk orang lain untuk mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama. Dengan mengacu pada pandangan Locke, et.al. (1991), terdapat tiga elemen kepemimpinan, yaitu: konsep relasi yaitu bahwa pemimpin yang efektif harus mampu membangkitkan inspirasi dan berelasi dengan para pengikutnya. Konsep proses pemimpin harus melakukan sesuatu, mengembangkan motivasi pengikut secara terus menerus dan mengubah perilaku mereka menjadi responsif dan konsep pengaruh yaitu pemimpin harus mampu mempengaruhi orang lain untuk mengambil tindakan dengan berbagai cara: menggunakan otoritas, menciptakan model(keteladanan), penetapan sasaran, reward and punishment, restrukturisasi organisasi, dan lain sebagainya.

Untuk itu, seorang pemimpin dituntut memiliki karakteristik yang kharismatik yang sebagaimana dijelaskan oleh Burn (1978) dan Bass (1985) antara lain berkarakter: Percaya diri, memiliki suatu misi ideal masa depan, memiliki kemampuan mengungkap visi sejelas mungkin, memiliki keyakinan kuat mengenai visi, berperilaku di luar aturan konvensional, mampu menjadi agen perubahan dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Pemimpin yang kharismatik akan mampu melakukan tugas kepemimpinan secara maksimal dan menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan bukan melalui janji-janji dan imbalan, tetapi melalui kekuatan emosional, intelektual, dan pengakuan terhadap kapasitas bawahan.

Kepemimpinan memerlukan instrument kebijakan publik untuk mengaktualisasi kemampuan kepemimpinannya mengelola publicness. Kebijakan publik yang baik diharapkan mampu memfasilitasi munculnya pelayanan publik yang peduli dan berkeadilan bagi semua kelompok dan golongan warga negara tanpa diskriminatif.

Kepemimpinan, kebijakan publik dan manajemen publik dilakukan untuk melayani kebutuhan publik dari warga negara. Perkembangan negara bangsa yang unggul tidak dapat dilepas dari kualitas warga negara yang unggul. Kewarganegaraan yang paham hak dan kewajibannya, yang peduli pada harmoni social bangsanya, warga negara yang memahami persoalan bersama bangsa dan aktif terlibat untuk mengelola asset ekonomi, social, budaya dan politik menjadi pilar penyangga yang kuat terwujudnya suara publik.

Pemimpin kepala daerah bisa disebut juga manajer publik dan manajer pembangunan, terlebih dalam konteks sistem desentralisasi seperti di Indonesia. Empat faktor yang sangat berpengaruh bagi kinerja pemerintah lokal menurut Grindle(2007:56), yaitu pemilihan kepala daerah yang kompetitif, kewirausahaan sektor publik, modernisasi sektor publik serta pengembangan ruang.

Pemimpin itu berarti harus bisa mempengaruhi orang-orang untuk mengambil tindakan. Artinya seorang pemimpin harus berusaha mempengaruhi pengikutnya dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model(teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukturissasi organisasi, dan mengomunikasikan sebuah visi.

Disini saya mengambil contoh kepala daerah provinsi jawa timur, yaitu gubernur jatim yang bernama Dr.H. Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo (lahir 16 Juni 1950 di Madiun, Jawa Timur) adalah Gubernur Jawa Timur periode jabatan tahun 2009 hingga tahun 2014. Dia dikenal sebagai sosok birokrat tulen. Pakde Karwo adalah seorang yang sangat visioner. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dia ambil. Ketika Pakde Karwo menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Jawa Timur, dia banyak memberikan gagasan yang saat itu sempat dinilai aneh.

Contohnya ketika Pakde Karwo memangkas proses pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya membutuhkan waktu satu atau dua hari menjadi 5-10 menit. Banyak kalangan menilai ide itu tidak masuk akal, tetapi kecerdasan Pakde Karwo meyakinkan bawahannya bahwa itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan informasi teknologi (IT). Gagasan ini akhirnya terlaksana dengan baik.

Gagasan demi gagasan terus dikembangkan. Terlebih saat dirinya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Saat itu, Pakde Karwo melontarkan gagasan pelayanan publik. Pakde Karwo mengubah perspektif birokrat yang sebelumnya sebagai pemerintah, menjadi birokrat sebagai pelayan. Pakde Karwo mulai menggunakan mekanisme mesin atau perbankan untuk memudahkan urusan administrasi pelayanan.

Pakde Karwo terpilih sebagai gubernur dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan selama tiga putaran (putaran pertama tanggal 23 Juli 2008 dan putaran kedua tanggal 4 November 2008) serta pemilihan ulang putaran kedua (putaran ketiga) di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang tanggal 21 Januari 2009. Pada tanggal 12 Februari 2009, Soekarwo dilantik sebagai gubernur dan Saifullah Yusuf sebagai wakil gubernur Jawa Timur oleh Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto. Sebagai Gubernur Jawa Timur, Pakde Karwo memegang komitmen mengentas kemiskinan lewat solusi memberikan fasilitas dan kemudahan di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta memberikan fasilitas pada Koperasi.

Untuk menarik inverstor agar menanamkan modalnya di Jawa Timur, Pakde Karwo telah melakukan langkah progresif dengan mendirikan Pusat pelayanan Perijinan Terpadu (P2T), yang memotong jalur birokrasi yang membutuhkan waktu lama menjadi lebih cepat. Di samping itu, juga disediakan tanah yang siap untuk investor, memberikan kecukupan listrik, sehingga menjadikan suatu konsep yang berkorelasi positif antara pengentasan kemiskinan dan memperluas lapangan kerja. Dengan demikian, Pakde Karwo tetap berpihak pada rakyat miskin namun tetap memberikan kesempatan pada pengusaha untuk mengembangkan investasinya.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) di bawah kepemimpinan Pakde Karwo Gubernur Jatim tidak lepas dari bidang ekonomi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Secara umum, pencapaian indikator kinerja perekonomian Provinsi Jatim sangat baik. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2011 yang meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 7,2 persen di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,50 persen, sedangkan tahun 2010 mencapai 6,68 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, capaian kinerja perekonomian Provinsi Jatim dapat dilihat dari peroleh besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tahun 2008 PDRB Jatim sebesar Rp 621,39 triliun meningkat menjadi Rp 686,85 triliun (2009), Rp 778,46 triliun (2010), dan Rp. 895,22 triliun (2011). Salah satu komponen PDRB ditentukan oleh konsumsi. Yang menarik, untuk konsumsi usaha ekonomi produktif sebanyak 80 persen. Selain itu, realisasi investasi di Jatim 2011 mencapai Rp 110,48 trilun atau meningkat 133,79 persen dibanding 2010. “Pertumbuhan ekonomi di Jatim yang bagus ini paling inklusif (memberikan kontribusi bagi mayoritas rakyat, red) di Indonesia,” jelas Pakde Karwo. Keberhasilan ini juga tampak dari penurunan kemiskinan. Di Indonesia ada penurunan kemiskinan 130.000, ternyata 128.900 (99,15 persen) penurunan kemiskinan terjadi di Jatim. Ini artinya ada proses industrialisasi, output-nya untuk diekspor, baik luar maupun dalam negeri.

Ekspor naik 35,18%, berdasarkan data BPS Jatim edisi Februari 2012 secara akumulatif, nilai ekspor Januari-Desember 2011 mencapai USD 19.029,06 juta atau naik sebesar 35,18 persen dibanding ekspor periode yang sama tahun 2010 yang mencapai USD 14.076,48 juta. Ekspor migas Jatim mencapai USD 1.627,84 juta atau naik 6,05 persen dibanding ekspor migas periode yang sama tahun 2010 yang mencapai USD 1.534,93 juta. Sedangkan ekspor non migas Jatim mencapai USD 17.401,23 juta atau naik sebesar 38,75 persen dibanding tahun 2010 yang mencapai USD 12.541,55 juta. Selama 2011, tembaga merupakan komoditas ekspor non migas terbesar diikuti bahan kimia organik, dan kertas/karton. Sedangkan negara tujuannya ekspor non migas Jatim 2011 terbesar ke Jepang, kemudian China, Amerika Serikat, Malaysia, dan Afrika Selatan.

Sedangkan menurut sektor, ekspor hasil pertanian serta hasil pertambangan dan lainnya periode Januari-Desember 2011, nilai ekspor hasil pertanian sebesar USD 1.118,24 juta atau naik 17,74 persen, hasil industri sebesar USD 16.243,04 juta atau naik 40,51 persen dan hasil pertambangan dan lainnya sebesar USD 39,94 juta atau naik 24,17 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja ekspor Jatim tersebut tidak lepas dari kerja keras dan inovasi para pelaku usaha dan IKM sebagai pahlawan devisa. Oleh karena itu sebagai bentuk apresiasi Pemprov Jatim memberikan penghargaan kepada para eksportir yang telah berprestasi menyumbangkan devisa bagi Jatim sekaligus memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jatim.

Tahun 2012, target pertumbuhan ekonomi jatim 7,5%, Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menargetkan pada tahun 2012 nanti perekonomian Jatim akan tumbuh 7,5%. Optimisme itu bukan hanya sekedar target. Tetapi karena Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang tetap tinggi di tengah hempasan gelombang krisis utang Eropa. Kondisi itu mengindikasikan pembangunan Jatim melaju cepat pada jalurnya (on the track). “Sejalan dengan peningkatan investasi, industri pengolahan juga terindikasi terus melaju dengan kecepatan tumbuh yang semakin besar. Ekspansi pada industri pengolahan ini sangat membesarkan hati karena akan disertai penyerapan angkatan kerja di sektor formal” kata Pakde Karwo.

Capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jatim 2011 merupakan hasil sinergitas kinerja dari berbagai program kegiatan pada beberapa subagenda antara lain revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri/agrobisnis, kemudian pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan investasi, ekspor, nonmigas dan pedagangan dalam negeri, serta terakhir peningkatan daya saing industri manufaktur. Dalam rangka meningkatkan akses pasar bagi produk pertanian dan menekan margin atau selisih harga produk pertanian di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen, pada bulan Juli 2010 Pemprov Jatim telah melaunching Pasar Induk Agribisnis Puspa Agro yang berlokasi di Kecamatan Jemundo, Kabupaten Sidoarjo. Nilai transaksi rata-rata per hari saat ini sekitar Rp 2,5 miiar dengan jumlah pengunjung rata-rata 7.000 orang/hari dan pada hari libur bisa mencapai 12.000 orang pengunjung.

Kemudahan investasi adalah andalan bagi provinsi Jatim. Pemprov Jatim memberikan garansi atau jaminan pemerintah (government guarantee) yang bisa memudahkan investor menanamkan modalnya di Jatim. Terdapat empat pokok government guarantee yang diberikan diantaranya tanah, listrik, pelayanan penanaman modal asing (PMA) dan tenaga kerja. Persediaan listrik di Jatim ada tambahan 2.100 mega watt. Pelayanan perizinan PMA yang diberikan pemprov sangat mudah. Pemprov memberikan fasilitas kemudahan perizinan. Artinya investor tidak perlu lagi harus bersusah payah mengurus perizinan hingga ke tingkat pemkab dan pemkot. Pemprov yang akan menjalankan proses perizinan hingga tuntas. Garansi keempat yang ditawarkan yaitu Pemprov menyediakan tenaga kerja yang profesional dan terlatih sesuai dengan permintaan investor. Saat ini PMA yang mengajukan proses perizinan naik sekitar 300% termasuk dari negara Denmark.

“Garansi kepada investor ini diberikan sebagai wujud komitmen Pemprov Jatim yaitu Clean Government dalam segala bidang serta memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi“ ungkap Pakde Karwo. Tidak hanya bidang ekonomi, efesiensi birokrasi atau kemudahan juga diberikan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Investasi yang sudah baik itu, menurut Pakde Karwo, karena Pemerintah Kabupaten/Kota sudah menerapkan pelayanan perizinan satu atap atau Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). Perizinan P2T untuk PMA cukup 17 hari dan PMDN 11 hari. Semua itu dilakukan P2T dengan Unit Reaksi Cepat (URC). Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, 34 di antaranya sudah menggunakan sistem online. Berdasarkan hasil kinerja perekonomian, Jatim sudah dalam posisi on the track.

Pakde Karwo menerima penghargaan Bintang Mahaputera Utama yang dikalungkan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara pada Agustus 2011 lalu. Prestasi ini diberikan kepada Gubernur Jatim, karena dinilai layak, berhasil, dan memiliki kepedulian dalam pembangunan dan pengembangan koperasi di Provinsi Jatim. Penghargaan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama diraih Pakde Karwo berdasarkan usulan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim bersama Gerakan Koperasi se-Jatim yang diajukan ke Menteri Koperasi dan UKM. Selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Presiden RI.

Penghargaan Bintang Mahaputera Utama ini melengkapi penghargaan yang sebelumnya diperoleh dari Menteri Koperasi dan UKM yakni penghargaan Paramadhana Utama Nugraha Koperasi atas kinerja dan jasanya dalam memajukan Koperasi dan UMKM di Jatim. Pakde Karwo mengatakan, bahwa kehormatan ini sebenarnya diperoleh karena rakyat Jatim. “Saya berterima kasih kepada masyarakat Jawa Timur, karena merekalah saya mendapat kesempatan memperoleh penghormatan yang besar ini,” katanya. Menurutnya, masyarakat Jatim memberi andil besar kepada saya. “Masyarakat Jawa Timur yang dewasa dan guyub inilah yang memberi peluang kepada kita untuk kreatif dan inovatif sehingga kerjanya jadi enak dan lancar,” lanjut pakde.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Pemprov Jatim. Opini WTP adalah penilaian laporan keuangan terbaik. Hal itu sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor 34.A/LHP/XVIII.JATIM/06/2011 tanggal 23 Juni 2011. Opini tersebut menandakan bahwa Pemprov Jatim telah melakukan upaya perbaikan kinerja pengelola keuangan dengan baik melalui program peningkatan kapasitas aparatur khususnya aparatur pengelola keuangan maupun melalui upaya perbaikan sistem dan kebijakan akuntansi di lingkungan Pemprov Jatim. Atas kinerja laporan keuangan Pemprov Jatim, Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Boediono memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo pada saat Rapat Kerja Nasional Akuntansi 2011, di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta pada 19 September lalu. Predikat ini menjadi sebuah prestasi sekaligus tanggung jawab yang terus dilakukan dan dipertahankan. “Predikat ini tidak menjadi kesombongan, namun diharapkan terus melakukan pembenahan terhadap pembukuan dan keuangan agar menjadi lebih baik,” ujar Gubernur Jawa Timur. Atas prestasi yang diperoleh Pemprov Jatim, Pakde Karwo menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat (Tomas) dan sebagainya yang telah bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan kontrol pada Pemprov. Sehingga kinerja Pemprov menjadi lebih hati-hati dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Berikut ini adalah “Tabel Penghargaan Keberhasilan Dalam Pembangunan Ekonomi”

A.    BIDANG PERTANIAN

Penghargaan di tingkat nasional, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor: 4294/KPTS/KP.450/12/2011 tanggal 2 Desember 2011, tentang Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional Kategori Petani, Kelompok Tani, Penyuluh, Aparat menurut Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

B.     BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

-          Juara I Kelompok Pembudidaya Lele Mina Sari Tulungagung.

-          Juara I Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Mitra Bahari Pamekasan.

-          Juara I Kelompok Pembudidaya Udang Eco Shrimp Sidoarjo.

-          Juara II Kelompok Pembudidaya Ikan Hias Mina Asri Tulungagung.

-          Juara II Kinerja Kelembagaan UPP Pembudidaya Ikan Trenggalek.

-          Juara II Kinerja Kelembagaan UPP UPBAT Kepanjen Malang.

-          Juara Nasional Gemar ikan Kategori Peran Aktif Pemerintah ( Pemprov. Jatim).

-          Juara Nasional Gemarikan Kategori Forikan Jatim.

-          Juara I Nasional Pemuda Pelopor UKM (Kota Surabaya).

-          Juara II Nasional Inovasi Teknologi Olahan (Magetan).

-          Unit Pengolahan Ikan (UPI) Terbaik Skala Besar Tingkat Nasional Untuk PT. Bumi Menara Internusa Surabaya dan PT. Mega Pride Pasuruan.

-          Juara II Nelayan Teladan An. Khwan Arif Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

-          Juara II Pelaksanaan Pelelangan Ikan Teladan TPI Tamper Desa Tamperan Kecamatan Tamperan Kabupaten Pacitan. surabayapostonline

Dari keberhasilan tersbut dapat dilihat bermula dari pemimpinnya. Seorang pemimpin yang berani mengambil tindakan yang sudah didasarkan pemikiran cerdasnya untuk mengibah sesuatu untuk kearah memudahkan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, maka masyarakat juga akan lebih antusias serta ikut berpartisipasi dengan berbagai kebijakannya yang dibuat.

Pengaruh dari suatu kebijakan yang diterapkan oleh pakde Karwo yaitu misalnya pada waktu sebelum menjadi gubernur yang memangkas waktu pembayaran pajak kendaraan bermotor itu menjadi dalam hitungan menit, membuat masyarakat lebih berantusias untuk membayar pajak kendaraannya sendiri. Tidak ada pemikiran yang jika membayar pajak lama, karena birokrasinya yang buruk, banyak waktu terbuang sia-sia hanya untuk menunggunya saja, semua hal tersebut sudah terhapuskan oleh sistem yang direncanakan dan dilaksanakan dibawah kepemimpinan Soekarwo.

Ketegasan pakde dalam memimpin, walaupun kepiawaian dalam berbicaranya kalah dengan wakilnya yaitu Gus Ipul(Saifullah Yusuf) karena beliau adalah lulusan pondok dan juga penceramah/kyai, tetapi dalam kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan sangat berwibawa dan tegas. Tetapi juga mempunyai sisi yang berbeda untuk pendapatnmya tentang merokok. Hal itu yang menyebabkan kawasan bebas rokok di Surabaya masih sedikit sekali, tidak bisa berkembang luas, Karena pakde sendiri juga seorang perokok serta alasan yang paling kuat dari beliau waktu berpidato di Ponorogo waktu menghadiri acara Grebeg Suro dan Festifal Reog Nasional 2012 kemarin, beliau menyebutkan bahwa pendapatan APBD provinsi Jatim yang sebagian banyak itu berasal dari perusahaan rokok/tembakau, serta jika rokok itu diharamkan, berapa ribu pegawai/buruh/pekerja yang akan di PHK, dan ada perkataan beliau yang sangat menarik sekali bahwasannya rook itu tidak membuat penyakit seperti pada bawah bungkus rokok itu, tetapi yang membuat penyakit itu adalah membeli rokok membutuhkan uang, dan keadaan yang tidak punya uang itu yang menyebabkan penyakit-penyakit masuk dalam tubuh kita.  

BAB III

PENUTUP

A.     Kesimpulan

Pemimpin didefinisikan sebagai orang yang mampu dan memiliki kemampuan mengatur, mengelola, serta menggiring diri, kelompok, agama, bangsa, atau bahkan dunia. Tapi, lebih dari itu, pemimpin merupakan sebuah konsep keteladanan. Ketika setiap orang mampu meneladani apa yang ia lakukan tanpa sedikitpun rasa keraguan. Ketika tak hanya pengikutnya atau orang-orang terdekatnya yang mau dan mampu untuk ia rangkul, untuk kemudian meneladani serta berdecak kagum dengan apa yang ia lakukan. Bahkan, musuhnya sekalipun mengakui bahwa ia teladan yang baik bagi siapapun.

Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah "melakukannya dalam kerja" dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini sang ahli diharapkan sebagai bagian dari peranya memberikan pengajaran/instruksi.

Kepemimpinan memerlukan instrument kebijakan publik untuk mengaktualisasi kemampuan kepemimpinannya mengelola publicness. Kebijakan publik yang baik diharapkan mampu memfasilitasi munculnya pelayanan publik yang peduli dan berkeadilan bagi semua kelompok dan golongan warga negara tanpa diskriminatif.

Kepemimpinan, kebijakan publik dan manajemen publik dilakukan untuk melayani kebutuhan publik dari warga negara. Perkembangan negara bangsa yang unggul tidak dapat dilepas dari kualitas warga negara yang unggul. Kewarganegaraan yang paham hak dan kewajibannya, yang peduli pada harmoni sosial bangsanya, warga negara yang memahami persoalan bersama bangsa dan aktif terlibat untuk mengelola asset ekonomi, social, budaya dan politik menjadi pilar penyangga yang kuat terwujudnya suara publik.

B.     Saran

Keberhasilan seorang pemimpin harus dilandasi motivasi yang tinggi untuk bisa mewujudkan apa yang diharapkan serta doa yang mampu melancarkan segala perbuatan yang akan dilaksanakan. Menjadi pemimpin haruslah dilandasi oleh agama karena nilai-nilai yang terkandung dalam agama adalah nilai-nilai yang fundamental/sangat mendasar untuk dijadikan pedoman hidup. Jadi kita jika memilih pemimpin, harus tahu akan kelayakannya sebagai pemimpin. Jika mereka memisahkan antara agama dan politik maka kita seharusnya tidak akan memilihnya karena itu sangat tidak sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia yang di dasar negara juga sudah tercantum dalam sila satu pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu yang memberikan dasar bahwa negara Indonesia harus berakhlak, bermoral, walaupun berbeda-beda keyakinan tetapi tetap satu pendirian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

·          Rutiana, dkk, 2012. Public Governance, Surakarta: UNS Press

·          Subarsono, 2011. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR

·          Subarsono, AG, 2003. Kebijakan publik dalam perspektif teoritis, Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR

·          Hamid, Edy Suandi, 2006. Ekonomi Indonesia: dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi, Yogyakarta: UII Press.

·          Lemhannas RI, 2009. Modul 1 Kepemimpinan Nasional. Bahan Ajar PPSA XVI 2009.

·          Surbakti, Ramlan, 2007. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo.

Koran dan Internet

·          “Profil Soekarwo / Pakde Karwo” Merdeka.com, Selasa, 16 Januari 2009

·          “penghargaan kinerja pemerintahan jatim”, www.ditjen-otda.depdagri.go.id

·          “surat terbuka untuk pakde, sahabat yang kini menjadi gubernur jatim”, Koran SurabayaPagi, Selasa, 4 Oktober 2011

·          “Pemerintahan dan Kebijakan Publik”, Wikipedia, 14 November 2012

·          “Tiga Tahun Kepemimpinan Pakde Karwo dan Gus Ipul”, bappeda.jatimprov.go.id

·          “Dewan Apresiasi Kinerja Pakde Karwo” , beritajatim.com